SASTRA MINAHASA

Spanduk bertulis,” Pra Kongres II Kongres Nasional Pembangunan Manusia

Indonesia 2006 Manado, 16-17 Mei 2006 “ terbentang di atas gedung hotel

Ritzy. Warnanya putih seperti buih ombak yang mendampar dari seberang

boulevard.

Aku bergegas melewati deretan orang yang sedang duduk di samping pintu

ke lobi. Para petugas keamanan tampak memasang muka yang bisa membuat

anak kecil mengkeret ketakutan. Maklum banyak pejabat yang mesti

dilindungi.

“Dilindungi ? Ah, sinisnya itu kata !”, ujar Greenhill Weol padaku.

Lobi hotel ini kelihatan lebih ramai dari biasanya. Ada pegawai

pemerenta, tokoh agama dan masyarakat, aktivis LSM, akademisi serta para

jurnalis dari berbagai media massa.

Para pemain kolintang pun dapa lia lebe smangat membawakan lagu-lagu

pop Manado.

Dalam lift yang sedang bertolak ke Grandball Room di lantai VI, aku

dicekam selintas pertanyaan,”Pembangunan manusia indonesia ? Manusia

macam apa manusia Indonesia itu ? “

Mochtar Lubis dalam “Manusia Indonesia : Sebuah Pertanggungjawaban”

menulis,” Manusia ideal Indonesia, yang sering dikemukakan kini adalah

manusia pancasila, yaitu manusia Indonesia (menurut ahli-ahli pemikirnya)

yang menghayati dan membuat dasar dan pedoman hidupnya dasar tingkah

laku dan budi pekertinya berdasar pada lima sila pancasila : Ketuhanan,

Kemanusiaan, Keadilan Sosial, Kerakyatan, Persatuan Nasional.”

“Saya berdoa sekuat tenaga”, lanjutnya,”Semoga kita akan berhasil

membina manusia pancasila menjelang tahun 2000. Jika ini tercapai maka

Indonesia pasti akan jadi sorga, dan kita semua akan hidup penuh nikmat dan

bahagia.”

Tapi sorga seperti diidamkan Mochtar Lubis ini ternyata tak pernah

terwujud.

Pada tahun 1958, tentara-tentara bayaran dari Jakarta membom Manado

untuk menumpas PERMESTA di Minahasa. Tahun 1975, tentara-tentara bayaran

dari Jakarta menyerbu Timor Timur untuk membendung subversi komunis.

1989, tentara-tentara bayaran dari Jakarta menteror Aceh untuk

mengganyang GAM (Gerakan Aceh Merdeka).

Ini semua atas nama “Bangsa Indonesia”.

“Bangsa Indonesia ?”

Pramoedya Ananta Toer mengatakan dalam wawancara tentang Sejarah,

Politik,

Kebudayaan, dan Delapan Ekor Ayam, “ bahwa “bangsa Indonesia” itu tidak

ada. Yang ada itu nasion Indonesia. Ini untuk menyelamatkan ide

Indonesia sebagai suatu kesatuan. Sekarang ini misalnya bangsa Aceh dianggap

tidak ada. Yang dianggap ada adalah “sukubangsa” Aceh. Ini merupakan

awal dari kekeliruan itu. Jawa itu bangsa. Bugis itu bangsa.

Masing-masing punya sistem nilai sendiri. Tapi perkembangan berikut menjadikan

pengertian atas soal ini kacau balau. Bangsa Indonesia itu tidak ada. Yang

ada nasion Indonesia. Jadi mari kita kembalikan hal itu, dengan

mengakui kembali adanya bangsa-bangsa Nusantara. Mereka mempunyai sistem

nilainya sendiri-sendiri, bahasa sendiri-sendiri, bahkan tulisan-tulisan

sendiri.”

“Apa artinya nasion itu ?”

“Persekutuan bangsa-bangsa. Bukan bangsa. Menjadikan bangsa sebagai

sukubangsa itu merupakan suatu penindasan.”

Bel tanda lift berhenti menghentakku dari cekaman. Aku keluar.

Hembusan angin dari laut perlahan mendinginkan kepalaku.

Banyak orang disini. Ada yang diam merokok. Ada yang bercakap-cakap

satu sama lain. Ada pula yang kesana-kemari persis strika.

Konter-konter yang menjual sovenir seperti jam, cincin dan bolpoin

bertulis “Pra kongres II kongres nasional manusia Indonesia” serta

konter-konter yang menjual baju safari dan buku-buku peraturan pemerintah

juga tidak ketinggalan.

Seorang lelaki separuh baya berbaju dinas pemerintah menanyakan harga

sebuah safari berwarna kuning.

“Ini harganya seratus ribu!”, jawab lelaki penjaga konter itu.

“Sama deng pasar jo !”, kataku pada Alfrits Oroh yang lagi sibuk

mengambil gambar dengan handycam.

Aku meraih sebuah buku berjudul ”Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom

dan Pemberdayaan Masyarakat” dari meja di depanku. Aku jadi ingat kalau

tanggal 22 februari 1958 Manado dibom lantaran orang Minahasa mau

membangun daerah serta memberdayakan masyarakatnya.

Menteri pendidikan Bambang Sudibyo sedang memberikan ceramah, ketika

aku masuk ke grandball room. Ia mengatakan,” Pendidikan di Sulawesi

Utara lebih baik daripada di Jawa Barat.”

Pernyataannya didasarkan pada data statistik yang ditampilkan melalui

OHP.

“Ini adalah buah dari desentralisasi”, lanjutnya.

Para peserta serempak bertepuk tangan.

Aku mengamati data statistik itu melalui handycam. Urutan pertama D.I.

Yogyakarta, kedua, Jawa Timur, Ketiga, Sumatra Utara, Empat, Bali,

Lima, DKI Jakarta, Enam, Jawa Tengah, Tujuh, Sulawesi Utara, Delapan,

Sumatra Barat, Sembilan, Jambi, Sepuluh, Jawa Barat.

Ismail, seorang peserta dari salah satu LSM mengatakan padaku usai

kegiatan ini di sudut kantin Manus Fakultas Sastra Universitas Sam

Ratulangi, “Kalau sekedar mengukur kemajuan pendidikan di Sulawesi Utara

berdasarkan statistik, jelas terlalu kuantitatif sifatnya. Misalnya menilai

tingkat melek huruf di Sulawesi Utara sebagai hasil dari proses

desentralisasi. Ini tidak berdasar. Sudah sejak zaman Belanda Sulawesi Utara

maju tingkat pendidikannya. Jadi bisa dikatakan bahwa kesadaran akan

pendidikan telah ada dalam masyarakat sejak dulu jauh sebelum program

desentralisasi menjadi agenda para “reformis”.”

Aku mengangguk mengingat Barbara Sillars Harvey dalam bukunya

“PERMESTA : Pemberontakan Setengah Hati” menulis, “Pada tahun 1930 keresidenan

Manado mempunyai perbandingan tertinggi antara pelajar dan penduduk dan

angka melek huruf yang paling tinggi di Hindi Belanda.”

Bila dibuat perbandingan antara 1930 dan 2006, Sulawesi Utara justru

mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Dari peringkat pertama

turun ke peringkat ke tujuh. Ini terjadi sepanjang 75 tahun terakhir.

Ironisnya kemunduran ini terjadi di era “Kemerdekaan” di bawah cengkraman

kuku garuda pancasila Negara Kesatuan Repoblik Indonesia.

Hari itu di pojok bus yang melaju ke Tomohon, aku dengar senandung

sendu Agnes Monica menyentuh keluku.

“Dimana letak sorga itu”

Aku menelan pilu dalam hati.

Sonder – Minahasa, 20 Mei 2OO6